Gubernur Jabar Berlakukan Jam Malam untuk Anak-Anak, KPAI dan Federasi Guru Beri Dukungan dengan Catatan.
Bandung, 2 Juni 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi memberlakukan kebijakan jam malam untuk anak-anak di seluruh wilayah provinsi tersebut. Aturan ini membatasi anak-anak untuk tidak berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan, keagamaan, atau keadaan darurat. Kebijakan ini disebut sebagai upaya memberikan perlindungan lebih terhadap anak-anak dari potensi risiko sosial di malam hari.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Guru Indonesia. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai kebijakan jam malam dapat memberikan perlindungan positif bagi anak-anak, khususnya dalam mencegah keterlibatan dalam aktivitas berisiko seperti tawuran, eksploitasi, dan kekerasan jalanan.
“Kami mendukung langkah Gubernur sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak. Namun, kebijakan ini harus inklusif,” ujar Aris. Ia menyoroti bahwa aturan tersebut hanya menyasar anak-anak berstatus pelajar, sementara masih banyak anak di Jawa Barat yang telah putus sekolah.
Aris mendorong agar kebijakan ini mencakup seluruh anak tanpa diskriminasi status pendidikan, serta melibatkan partisipasi aktif dari orang tua, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak di tingkat lokal.
Lebih lanjut, KPAI mengingatkan pentingnya pelatihan dan pemahaman prosedur keselamatan anak bagi petugas yang akan mengawasi penerapan kebijakan ini. “Kami khawatir jika penanganannya tidak tepat, bisa terjadi pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan dalam penertiban,” tambah Aris.
Sementara itu, Federasi Guru Indonesia mendukung kebijakan ini sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar dan tumbuh yang lebih aman bagi anak-anak. Mereka berharap kebijakan ini dibarengi dengan edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pengawasan anak di luar jam sekolah.
Namun, dukungan terhadap Dedi Mulyadi tidak datang tanpa catatan. Sebelumnya, KPAI sempat mengkritik program pendidikan karakter berbasis militer yang digagas oleh Gubernur. Program tersebut dinilai berpotensi melanggar hak anak dan menimbulkan stigma negatif terhadap anak-anak yang dianggap “bermasalah”.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sosialisasi dan uji coba kebijakan jam malam akan segera dilaksanakan di beberapa kota dan kabupaten, dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan.
Ditulis oleh: Dew.
