Lapas Jadi Ladang Konflik, DPR Desak Reformasi Sistem Rehabilitasi dan Pengawasan
majalahsuaraforum.com – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Menurutnya, insiden ini merupakan pertanda bahwa sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Lapas) masih menyisakan persoalan yang harus dibenahi.
“Peristiwa ini bukan hanya sekadar insiden. Ini adalah panggilan mendesak pembenahan secara sistemik pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita,” kata Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (11/5/2025). Willy menegaskan lapas sudah semestinya menjadi tempat pembinaan untuk reintegrasi sosial bagi warga binaan. Namun dalam praktiknya, warga binaan masih dipandang sebagai pesakitan oleh cara pandang lama pengelolaan lapas. Hal demikian ini membuat lapas menjadi ruang yang rentan konflik bahkan bisa memuncak.
“Lapas dan rutan adalah ruang pemulihan, perbaikan, untuk menyiapkan reintegrasi berikutnya bagi warga binaan. Untuk itulah pengelolaan lapas juga meliputi program rehabilitasi. Program ini tentu memerlukan SDM pengelola lapas yang juga dibekali pengetahuan dan keterampilan sosial yang tepat,” tutur Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI itu.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Hamid Noor Yasin tururt menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tersebut.
Hamid secara tegas mempertanyakan efektivitas layanan rehabilitasi dan pembinaan
“Kerusuhan ini menjadi alarm keras terhadap efektivitas layanan rehabilitasi dan pembinaan di Lapas narkotika selama ini. Lapas seharusnya bukan hanya tempat penahanan, tapi tempat pemulihan. Kalau yang terjadi justru kerusuhan, itu berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi, termasuk dalam hal pendekatan kepada warga binaan,” kata Hamid.
Ia menegaskan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi harus lebih mengedepankan pendekatan humanis dan berbasis pemulihan, bukan hanya penindakan.
Hamid mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta instansi terkait, termasuk BNN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program rehabilitasi di Lapas Narkotika.
Selain itu, politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pembina dan konselor adiksi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta memastikan hak-hak warga binaan atas layanan kesehatan dan rehabilitasi terpenuhi secara layak dan transparan.
Seperti diketahui, kerusuhan di Lapas Muara Beliti terjadi pada Kamis pagi (8/5/2025) diduga dipicu oleh razia ponsel yang dilakukan pihak lapas sejak malam sebelumnya. Akibat kerusuhan yang meluas, pihak Lapas lalu meminta bantuan Polres, Kodim dan Brimob. Kerusuhan menyebabkan sejumlah fasilitas lapas rusak berat.(Hil**)
