Pelaku Pariwisata Protes Pembangunan Industri di Pulau Poto, Kawasan PSN Era Presiden Prabowo
majalahsuaraforum.com – Para pelaku pariwisata di kawasan Pantai Timur Pulau Bintan menyuarakan penolakan atas rencana pembangunan kawasan industri di Pulau Poto, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau kecil yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto itu akan dikembangkan oleh PT Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GBKEK) Industri Park.
Kekhawatiran muncul karena masyarakat dan pelaku wisata mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang kini disebut telah memasuki tahap kedua. Selain itu, proyek ini dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem bawah laut yang menjadi aset pariwisata utama kawasan tersebut.
Ekspedisi Bawah Laut Ungkap Keindahan Pulau Poto
Sebagai bentuk protes, para pelaku wisata melakukan ekspedisi laut di sekitar Pulau Poto pada 27 dan 30 April 2025. Ekspedisi ini melibatkan ahli coral surveyor, dive master, hingga marine biologist internasional, Amandine Vuylsteke.
“Ekosistem bawah laut Pulau Poto sangat indah. Saya ingin menjadi bagian dari langkah konservasi ini untuk menjaga terumbu karang dan flora-fauna di dalamnya,” kata Amandine.
Dari ekspedisi tersebut, tim menemukan hamparan lamun yang sehat, terumbu karang dalam kondisi bagus, serta kehadiran fauna dilindungi seperti penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan berbagai jenis ikan karang.
Menurut salah satu pelaku wisata, Agung Praseto, ekspedisi ini sekaligus menjadi data pembanding terhadap isi dokumen Amdal milik PT GBKEK, yang menyebut tutupan lamun miskin dan karang rusak.
“Itu sangat berbeda dengan yang kami lihat di lapangan. Bahkan Amdal mereka pakai data sekunder dari tahun 2021. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini tidak didasari survei langsung?” ujar Agung.
Tim ekspedisi juga mencatat keberadaan 3.768 ikan dari 41 jenis dalam 10 suku, yang menjadikan kawasan ini potensial sebagai destinasi wisata selam berkelanjutan.
Permintaan Evaluasi PSN ke Presiden
Agung menegaskan, meski mendukung investasi, namun hal itu tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan investasi lain seperti sektor pariwisata yang berbasis lingkungan.
“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi penetapan Pulau Poto sebagai kawasan PSN. Keindahan bawah laut dan hutan mangrove di sini tak bisa dikompensasikan dengan pembangunan industri berat,” ujarnya.
Pulau Poto Masuk PSN, Bagian dari KEK Galang Batang
Pulau Poto ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional melalui Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Pulau ini direncanakan menjadi pusat industri minyak (refinery), baja, ferrosilicon, hingga logistik, yang terintegrasi dalam perluasan KEK Galang Batang seluas 2.653 hektare. Proyek ini diproyeksikan rampung pada tahun 2034.
Sementara itu, upaya konfirmasi Tempo kepada manajemen PT GBKEK belum mendapat jawaban hingga berita ini diturunkan.(oct**)
