Pemerintah Bidik Tambahan 12 Persen Saham Freeport, Negosiasi Final Awal Oktober
majalahsuaraforum.com – 26 September 2025 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa keputusan akhir mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akan ditentukan dalam waktu dekat. Ia menargetkan, proses negosiasi terakhir dengan pihak Freeport dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2025.
“Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan negosiasi final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Syarat Perpanjangan Izin Tambang Divestasi saham menjadi salah satu prasyarat penting bagi Freeport untuk memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi hingga 2041. Hal ini sesuai Pasal 195B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur bahwa perpanjangan izin hanya dapat diberikan setelah perusahaan menyepakati jual beli saham baru dengan porsi minimal 10% kepada BUMN, dan saham tersebut tidak boleh terdilusi.
Bahlil menegaskan, pemerintah masih berupaya agar porsi kepemilikan Indonesia bisa lebih besar daripada ketentuan minimal. Ia menyebutkan angka yang tengah dinegosiasikan bisa mencapai 12%.
“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10%. Insyaallah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%,” jelasnya.
Porsi untuk Papua Bahlil juga menambahkan bahwa sebagian dari hasil divestasi tersebut akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Skema ini baru akan berlaku efektif pada 2041, bertepatan dengan berakhirnya izin tambang Freeport saat ini.
Ia menekankan pentingnya kepastian divestasi agar Freeport dapat segera melanjutkan kegiatan eksplorasi, khususnya untuk tambang bawah tanah yang memerlukan persiapan panjang, antara 10 hingga 16 tahun.
Sebagai contoh, Bahlil menyebutkan bahwa produksi Freeport pada periode 2020–2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai sejak 2004. “Kalau izin Freeport tidak segera diperpanjang, maka puncak produksi Freeport hanya sampai 2035. Setelah itu produksinya akan menurun,” tegasnya.
Dampak terhadap Negara Menurut Bahlil, penurunan produktivitas Freeport berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah berencana memperpanjang izin operasi tambang Freeport selama 20 tahun ke depan hingga 2061.
Instruksi Presiden Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses negosiasi dengan manajemen Freeport dipercepat. Hal ini dilakukan demi memastikan adanya kepastian hukum dan bisnis bagi kedua belah pihak.
Ia juga menilai valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif kecil, karena nilai buku aset Freeport saat ini sudah sangat menipis.
“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkas Bahlil.
Lan.
