Kementerian ESDM dan BPS Bersinergi Perkuat Data untuk Penyaluran Subsidi Energi Tepat Sasaran
majalahsuaraforum.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kualitas data energi dan statistik nasional, agar kebijakan subsidi energi dapat dijalankan secara lebih akurat, tepat sasaran, dan transparan.
Kerja sama ini resmi dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025). Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM bersama BPS telah melaksanakan serangkaian rapat untuk membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data ini akan menjadi dasar utama dalam menyalurkan subsidi energi kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah memastikan data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber data yang digunakan BPS berasal dari Pertamina dan PLN. Bahlil menyebutkan bahwa proses pemutakhiran data energi hampir rampung, hanya membutuhkan satu hingga dua kali rapat tambahan sebelum diumumkan dan diputuskan secara resmi.
“Kalau sudah selesai, kami akan mengumumkan dan minta untuk diputuskan,” ujar Bahlil kepada wartawan di kantornya, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pemanfaatan data ini dapat dilakukan sebelum tahun 2026, namun menekankan bahwa akurasi data tetap menjadi prioritas utama dibanding kecepatan penyelesaian.
“Apalah artinya kita mau cepat kalau datanya tidak akurat. Kami ingin untuk semuanya firm,” tegas Bahlil.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kebijakan berbasis data. Amalia menegaskan bahwa BPS bertanggung jawab memastikan kualitas data tinggi dan dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk kepentingan Kementerian ESDM.
“Kami siap untuk mendukung Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan Kementerian ESDM,” ujar Amalia.
Amalia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara BPS dan Kementerian ESDM sejatinya sudah berlangsung lama. BPS mendapatkan dukungan data dari ESDM untuk penyusunan statistik energi, neraca nasional, serta perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu publikasi BPS yang memanfaatkan data ESDM adalah Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia 2019–2023.
Menurut Amalia, kolaborasi data seperti ini penting agar kebijakan energi dan sumber daya mineral dapat disusun berdasarkan data akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sinergi ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fondasi kebijakan energi nasional yang transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat.
Lan.
