Anggota DPR Soroti Layanan Jalan Tol yang Belum Penuhi Standar: “Fasilitas Minim, Kecelakaan Tinggi”
majalahsuaraforum.com — Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, menyampaikan kritik tajam terhadap masih banyaknya badan penyelenggara layanan jalan tol yang dinilai belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tol di Indonesia.
“Selama ini masih banyak badan penyelenggara layanan jalan tol, baik BUMN maupun swasta, yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Akibatnya kita masih sering mendengar keluhan dari pengguna jalan tol, mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga belum optimalnya sarana pendukung di rest area,” ujar Irmawan di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Ia juga menyoroti kecenderungan penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang seringkali dikaitkan dengan kelalaian pengemudi. Menurutnya, faktor infrastruktur yang tidak memadai juga turut berperan.
“Pengemudi tidak serta-merta disalahkan atas kecelakaan di jalan tol, mengingat fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab kelalaian. Jalan yang tidak rata, kurangnya pengawasan, hingga minimnya lampu penerangan harus jadi perhatian,” tambahnya.
Selain keselamatan, Irmawan mengangkat isu efisiensi teknologi dalam sistem pembayaran tol. Ia mendorong pemerintah dan penyelenggara jalan tol untuk mengadopsi teknologi pembayaran modern seperti sistem nirsentuh tanpa kartu, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan negara Eropa.
“Penerapan teknologi serupa di Indonesia akan sangat membantu mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol yang seringkali memakan waktu,” jelasnya.
Merujuk pada data Kementerian PUPR per Maret 2025, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.020,05 kilometer, dengan Pulau Jawa memiliki jaringan terpanjang yaitu 1.832,22 kilometer, disusul Sumatera dengan 1.021,48 kilometer.
Namun demikian, Irmawan yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Aceh, menyoroti rendahnya tingkat pemanfaatan jalan tol di Sumatera, khususnya di ruas Medan–Tebing Tinggi.
“Masyarakat cenderung memilih jalan arteri biasa. Ini perlu dievaluasi agar investasi jalan tol tidak sia-sia dan jalan tol tidak rusak karena kurang termanfaatkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas dasar seperti rest area dan toilet di sejumlah ruas tol di Aceh yang dinilai menjadi faktor penghambat masyarakat menggunakan jalan tol.
“Bagaimana masyarakat akan tertarik menggunakan jalan tol jika fasilitas dasar seperti rest area saja tidak tersedia? Kita harus fokus mengoptimalkan jalan tol yang telah dibangun dengan biaya besar agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.(dew)
