majalahsuaraforum.com – Sejumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih tidak memberikan tanggapan terkait pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenai batas waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming. Mereka juga belum memberikan respons mengenai keabsahan sidang MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Anggota Tim Verifikasi MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan persoalan tersebut.
“Udah dahulu, cukup dahulu kan? Dari tadi pagi aku terus,” katanya kepada wartawan saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Mahfud MD di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Hinca juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai komunikasi antara pemerintah dan MPR terkait penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Dia menyebut persoalan tersebut akan kembali dibahas dalam rapat Tim Verifikasi MPR yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
“Enggak, saya tadi cerita kami tadi kan itu kan. Yang itu tadi hasil rapat. Yang lain enggak ada lagi dahulu. Segitu dahulu,” katanya.
Sikap serupa disampaikan anggota Tim Verifikasi MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. Dia juga belum bersedia memberikan tanggapan mengenai batas waktu penyerahan nama calon wakil presiden yang baru.
Hidayat turut menghindari pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan perubahan jadwal sidang paripurna istimewa MPR.
“Nanti akan didetailkan lagi,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan ketentuan waktu dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming.
Mahfud menyampaikan bahwa apabila hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon tersebut, sidang MPR untuk proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden yang direncanakan pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat diselenggarakan secara sah.
Menurut Mahfud, ketentuan dalam UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan calon pengganti wakil presiden harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sebelum sidang MPR. Sementara itu, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR mengatur bahwa penghitungan waktu tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.
“Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut melalui akun X miliknya, @mohmahfudmd, Jumat (20/11/2026).
Mahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo.
Dia menilai penyesuaian jadwal diperlukan agar proses penggantian wakil presiden berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Sebagai contoh, Mahfud menyebut apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada Jumat, 20 November 2026, pelaksanaan sidang MPR sebaiknya diundur hingga 10 Desember 2026. Hal itu dengan mempertimbangkan penghitungan waktu selama 14 hari kerja.
Ketentuan serupa, lanjut Mahfud, juga berlaku apabila penyerahan nama calon wakil presiden baru dilakukan setelah Presiden Prabowo menyelesaikan kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC). Jadwal sidang perlu disesuaikan berdasarkan penghitungan 14 hari kerja sejak nama-nama tersebut diterima MPR.
Meski demikian, Mahfud menilai perubahan jadwal masih dapat dilakukan selama seluruh proses penggantian wakil presiden tetap berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya.
dw.











