majalahsuaraforum.com – Pemerintah bersama Komisi III DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026). Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan tingkat II.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu siang. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta sejumlah perwakilan pemerintah.
Sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat paripurna, Dasco terlebih dahulu meminta Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia kerja (panja).
“Atas dasar keputusan pembahasan di tingkat panja dan timus dan timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” katanya saat membuka rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menjelaskan bahwa setelah mendengarkan laporan dari panja, masing-masing fraksi DPR akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta sikap terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Apabila seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuan, RUU Perampasan Aset akan segera dilanjutkan ke rapat paripurna DPR terdekat untuk menjalani pembahasan dan persetujuan tingkat II.
Dasco juga menyampaikan bahwa rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut telah memenuhi ketentuan kehadiran anggota dewan. Berdasarkan daftar kehadiran dan laporan sekretariat rapat kerja, sebanyak 32 dari total 46 anggota Komisi III DPR RI hadir dalam pertemuan tersebut.
“Sesuai dengan daftar kehadiran dan laporan sekretariat raker pada hari ini telah ditandatangani dan dihadiri oleh 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI dan delapan fraksi, maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Dasco.
Dengan dimulainya rapat pengambilan keputusan tingkat I, pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahapan penting sebelum dibawa ke sidang paripurna. Persetujuan dari seluruh fraksi menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui agar rancangan undang-undang tersebut dapat berlanjut ke proses pengesahan menjadi undang-undang.
de.











