majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi semakin kuatnya dukungan yang mengusulkan dirinya sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski namanya mulai ramai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, Dasco menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pengganti wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Dasco menyampaikan bahwa kewenangan untuk mengusulkan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang dan menjadi hak Presiden. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media di Kompleks DPR/MPR, Rabu (18/11/2026).
“Saya sampaikan sekali lagi, hak dalam pengusulan calon wakil presiden itu yang diatur dengan undang-undang adalah hak penuh Bapak presiden,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR pada Rabu (18/11/2026).
Ia juga tidak menampik bahwa dukungan terhadap dirinya untuk menduduki posisi wakil presiden semakin menguat. Namun, menurut Dasco, berbagai dukungan dan usulan yang bermunculan merupakan bagian dari dinamika politik yang sedang berlangsung.
Meski demikian, Dasco kembali mengingatkan bahwa penentuan calon wakil presiden bukan menjadi kewenangannya. Ia meminta seluruh pihak untuk menghormati keputusan yang nantinya diambil oleh Presiden Prabowo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Soal tadi yang disampaikan soal dukung-mendukung dan lain-lain itu adalah dinamika, tetapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh Bapak presiden kita sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” tambahnya.
Pernyataan Dasco tersebut muncul di tengah semakin ramainya pembahasan mengenai sejumlah nama yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden. Namanya menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan, terutama setelah dukungan dari berbagai pihak mulai bermunculan.
Sementara itu, Dasco memilih untuk tidak menanggapi dukungan tersebut secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus mengikuti aturan hukum serta mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan.
de.











