majalahsuaraforum.com – Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda alias Alan, dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara suap yang berkaitan dengan pemeriksaan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta kepada Alan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hukuman akan diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari.
Dalam perkara ini, Alan terbukti memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Lukman Malanuang, yang saat itu menjabat Ketua Ombudsman RI pada 2025. Pemberian tersebut dilakukan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Ombudsman terkait penetapan kewajiban PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) milik PT Toshida Indonesia.
Uang tersebut dimaksudkan agar Hery Susanto, yang ketika itu merupakan anggota Ombudsman RI, mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sehingga penetapan kewajiban pembayaran PNBP perusahaan dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.
Dari total uang yang diberikan, Lukman menyerahkan Rp875 juta kepada Hery. Sementara itu, sisa uang lainnya disimpan oleh Lukman.
Ketua Majelis Hakim, Elyarahma Sulistyowati, menyatakan Alan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
“Menyatakan Terdakwa Laode Sinarwan Oda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” kata Elyarahma saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suap Ditujukan untuk Memengaruhi Hasil Pemeriksaan
Perkara PT Toshida Indonesia memperlihatkan adanya upaya intervensi terhadap proses pemeriksaan kewajiban pembayaran penerimaan negara. LHP Ombudsman yang seharusnya menjadi instrumen untuk memeriksa dugaan maladministrasi justru menjadi sasaran pengaturan melalui pemberian uang.
Suap tersebut bertujuan agar penetapan nilai kewajiban PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan sebagai tindakan maladministrasi.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut tindak pidana suap, tetapi juga persoalan integritas lembaga pengawasan dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait kewajiban perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan.
Atas perbuatannya, Alan dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa meminta Alan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider 60 hari kurungan.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan. Perbuatan Alan dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI serta tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
“Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya,” tutur hakim ketua.
Sementara itu, faktor yang meringankan hukuman Alan adalah belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya dan masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga.
Profil PT Toshida Indonesia dan Izin Kawasan Hutan
PT Toshida Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan bijih nikel dan menjalankan kegiatan operasional di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Perusahaan tersebut tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan luas wilayah konsesi sekitar 5.000 hektare. Izin tersebut diterbitkan berdasarkan Nomor 159 Tahun 2010.
Dalam menjalankan aktivitas pertambangannya, PT Toshida juga memanfaatkan kawasan hutan. Pada 2009, perusahaan memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 5.265,70 hektare yang berada di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.
Pemanfaatan kawasan hutan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran PNBP yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam perkara suap yang menjerat direktur perusahaan.
Kasus ini sekaligus menjadi sorotan terhadap pengawasan kewajiban perusahaan pertambangan dalam menggunakan kawasan hutan serta pentingnya menjaga independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.
octa.
