majalahsuaraforum.com – Aktivis masyarakat sipil Haris Azhar mendesak aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh sumber pendanaan pembelian perangkat penyadapan yang nilainya disebut mencapai Rp 1 triliun. Menurutnya, penyelidikan kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak tidak boleh hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus menelusuri asal-usul dana, proses pengadaan, tujuan penggunaan, hingga pihak yang memperoleh manfaat dari teknologi tersebut.
Haris mempertanyakan apakah pengadaan perangkat penyadapan itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari sumber pendanaan lainnya. Jika menggunakan uang negara, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan pembelian serta kepentingan yang melatarbelakangi penggunaannya.
“Apakah alatnya dibeli dari APBN? Kalau bukan pakai uang APBN, bagaimana bisa membeli alat yang harganya katanya Rp 1 triliun? Uangnya dari mana? Sumber dana alat itu harus dilihat lebih jauh,” kata Haris, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, transparansi dalam persoalan tersebut penting dilakukan karena pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin yang membutuhkan dukungan dan bantuan.
Menurut Haris, apabila benar terdapat pengeluaran dalam jumlah besar untuk aktivitas penyadapan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, penggunaan dana tersebut harus menjadi perhatian serius. Terlebih, sumber pendanaan dan mekanisme pengadaannya perlu diketahui publik agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dugaan Penyadapan Perlu Diungkap Lebih Luas
Haris juga meminta penyidik memperluas ruang lingkup pemeriksaan. Ia menilai pengusutan perkara tidak seharusnya hanya berkutat pada dugaan penyadapan terhadap presiden, tetapi perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menjadi sasaran.
Kelompok yang menurutnya perlu mendapat perhatian meliputi politisi, anggota parlemen, pengurus partai politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), jurnalis, hingga kalangan pengusaha.
“Yang harus diungkap bukan hanya bagaimana penyadapan terhadap presiden, tetapi juga penyadapan terhadap sejumlah klaster lain. Kepada politisi, anggota parlemen, orang-orang partai politik, masyarakat sipil, LSM, jurnalis, dan pebisnis. Semuanya harus diungkap,” ujarnya.
Secara khusus, Haris menyoroti kemungkinan penyadapan terhadap pelaku usaha. Ia mengingatkan bahwa informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut berpotensi berkaitan dengan persaingan bisnis dan perlindungan rahasia dagang.
Karena itu, ia mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut mencermati persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi penggunaan informasi hasil penyadapan untuk memengaruhi persaingan di dunia usaha.
Haris turut mempertanyakan kemungkinan adanya praktik monopoli, persaingan tidak sehat, maupun dominasi bisnis yang melibatkan kekuatan aparat kepolisian. Ia menyinggung sejumlah sektor usaha, termasuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, yang menurutnya perlu dilihat dalam konteks tersebut.
“Apakah ada persaingan tidak sehat, monopoli, atau dominasi bisnis yang salah satunya menggunakan kekuatan kepolisian? Itu juga harus dilihat dalam konteks bisnis,” katanya.
Selain sektor usaha, dugaan penyadapan terhadap jurnalis dan kelompok masyarakat sipil juga dinilai berpotensi mengganggu independensi profesi, melanggar privasi, serta membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Atas dasar itu, Haris meminta perkara tersebut tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang hukum, termasuk dugaan makar. Menurutnya, aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM), privasi, kebebasan berekspresi, dan persaingan usaha juga perlu diperhatikan apabila terdapat bukti yang mendukung.
Penggunaan Teknologi Pengawasan Harus Diawasi
Lebih lanjut, Haris mengingatkan bahwa perangkat pengawasan dan penyadapan digital tidak hanya dimiliki oleh Polri. Sejumlah lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, serta Badan Intelijen Negara (BIN), juga mempunyai teknologi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas masing-masing.
Menurutnya, peningkatan belanja teknologi pengawasan oleh berbagai lembaga negara harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat, kata Haris, berhak mengetahui tujuan penggunaan perangkat tersebut, sejauh mana kewenangan penggunaannya, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kita perlu tahu sejauh mana dan sedalam apa mereka menggunakan alat ini untuk kepentingan bersama. Jangan hanya mengatakan untuk bangsa, tetapi ketika terjadi persoalan seperti ini, masyarakat justru bisa menjadi korban,” tuturnya.
Ia juga meminta penyidik menelusuri motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan. Pemeriksaan perlu mengungkap siapa pihak yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan operasi, serta siapa yang menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari informasi yang dikumpulkan.
Haris turut mempertanyakan alur penyampaian hasil penyadapan, termasuk pihak yang menerima laporan dan kemungkinan pemanfaatan informasi tersebut untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok tertentu.
Pengusutan Jangan Berhenti pada Dugaan Konflik Politik
Dalam kesempatan tersebut, Haris berharap penanganan kasus dugaan penyadapan tidak berhenti pada anggapan bahwa perkara ini merupakan bagian dari pertarungan politik. Ia turut menyinggung spekulasi mengenai dugaan upaya melindungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari proses pemakzulan.
Namun, menurutnya, hal yang lebih mendasar adalah memastikan apakah teknologi pengawasan telah digunakan secara tidak semestinya terhadap masyarakat dan berbagai kelompok.
Apabila perkara tersebut berlanjut ke persidangan, Haris meminta seluruh rangkaian peristiwa dibuka secara transparan. Informasi yang perlu diungkap mencakup waktu kejadian, identitas pihak yang terlibat, pembagian tugas, motif, tujuan, hingga pola pelaksanaan penyadapan.
“Yang mendasar dan perlu diketahui publik adalah peristiwanya kapan, siapa yang melakukan, bagaimana pembagian tugasnya, motif dan tujuannya apa, serta siapa yang menggunakan hasilnya. Cara kerja dan orkestrasi penyadapan itu juga harus dibongkar,” kata Haris.
Ia menegaskan bahwa pengusutan perlu menjangkau seluruh rantai pelaksanaan dugaan penyadapan, mulai dari proses pengadaan perangkat dan sumber pendanaannya hingga penggunaan informasi yang diperoleh. Dengan demikian, publik dapat mengetahui apakah teknologi pengawasan tersebut benar-benar digunakan sesuai kewenangan atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
octa.
