majalahsuaraforum.com – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Penyerahan tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam jabatan barunya, Maruli menghadapi tanggung jawab untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai zona penyangga atau buffer zone negara.
Maruli menegaskan bahwa perluasan mandat BNPPDT membutuhkan kesinambungan program yang sudah berjalan, disertai peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pembangunan di wilayah sasaran.
“Selain mengelola perbatasan, kami juga akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang diharapkan menjadi buffer zone, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri,” ujar Maruli.
Lanjutkan Program yang Berjalan dan Tingkatkan Kinerja
Maruli menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah direncanakan pada tahun ini akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Selain meneruskan program yang sedang berlangsung, pihaknya juga akan mengevaluasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BNPPDT, terutama setelah cakupan tanggung jawab lembaga diperluas hingga mencakup pengelolaan daerah terpencil.
“Kita akan melanjutkan apa-apa yang sedang dalam proses pengerjaan dan juga apa yang perlu ditingkatkan,”ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana yang telah disusun sebelumnya akan menjadi bagian dari agenda pengembangan lembaga pada tahun berikutnya. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengelolaan perbatasan dan pembangunan wilayah.
“Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi ke depannya,” tandasnya.
Tito Karnavian Paparkan Tugas Strategis BNPPDT
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa BNPPDT memiliki sejumlah tugas strategis yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.
Tugas tersebut mencakup koordinasi pengelolaan perbatasan darat dan laut, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyelesaian persoalan batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Menurut Tito, pengawasan dan koordinasi pengelolaan perbatasan menjadi salah satu tugas utama lembaga tersebut. Pengelolaan yang efektif diperlukan untuk memastikan wilayah perbatasan dapat ditangani secara terkoordinasi.
“Pertama, untuk menjaga daerah perbatasan dan mengoordinasikan pengelolaannya, terutama perbatasan darat dan laut,” ujar Tito.
Tito juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah membangun 15 pos lintas batas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 pos telah beroperasi, sedangkan tiga lainnya belum memiliki counterpart atau fasilitas pendukung di negara tetangga.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan. Koordinasi dengan negara tetangga diperlukan agar fasilitas yang telah dibangun dapat berfungsi secara optimal.
Penyelesaian Batas Negara dan Peningkatan Kesejahteraan
Selain pengelolaan PLBN, penyelesaian persoalan batas negara di sejumlah segmen juga menjadi perhatian BNPPDT. Persoalan perbatasan memerlukan koordinasi antarlembaga agar penanganannya dapat dilakukan secara terarah.
Di sisi lain, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan negara. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memperoleh akses terhadap layanan dasar dan kesempatan meningkatkan taraf hidup.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan daerah perbatasan dan daerah terpencil. Dengan pembangunan yang berkelanjutan, kawasan tersebut diharapkan dapat berkembang sekaligus berperan sebagai wilayah penyangga negara.
Tito berharap pengalaman Maruli dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BNPPDT, terutama setelah lembaga tersebut memperoleh tanggung jawab tambahan dalam menangani daerah tertinggal.
“Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal akan lebih efektif,” pungkasnya.
Perkuat Koordinasi untuk Pembangunan Wilayah Terdepan
Dengan bertambahnya cakupan tugas BNPPDT, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan program-program pengelolaan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.
Keberlanjutan program yang telah direncanakan diharapkan dapat mendukung upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus memperluas pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak, BNPPDT diharapkan mampu menyelaraskan pengelolaan perbatasan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Upaya tersebut mencakup peningkatan efektivitas koordinasi, penyelesaian persoalan batas negara, pengembangan fasilitas perlintasan, serta pemerataan akses layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penguatan peran BNPPDT tidak hanya diarahkan untuk menjaga wilayah perbatasan, tetapi juga memastikan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
dw.
