majalahsuaraforum.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu pendorong utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027. Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan investasi, penguatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan ekspor yang memiliki nilai tambah.
Airlangga mengatakan, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,45% secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/c-to-c) pada Semester I 2026. Capaian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun mendatang.
“Perekonomian Indonesia tumbuh 5,45% (c-to-c) pada Semester I 2026, yang menjadi pijakan menuju target tersebut. Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0%, inflasi 2,5%,”.
Menurutnya, terdapat tiga prasyarat utama untuk mencapai target tersebut. Ketiganya meliputi pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan produktivitas pekerja, serta penguatan ekspor produk bernilai tambah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 8%–9%, dengan nilai penanaman modal mencapai Rp2.258 triliun.
Ekonomi Digital Jadi Penggerak Pertumbuhan
Dalam strategi tersebut, sektor ekonomi digital dipandang memiliki potensi besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia tercatat mendekati US$100 miliar pada 2025, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, pemanfaatan sistem pembayaran digital terus berkembang. Jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai 65,77 juta orang, dengan dukungan 44,86 juta pedagang atau merchant.
Airlangga mendorong pengembangan ekosistem digital secara terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas talenta digital hingga penguatan teknologi strategis. Pengembangan semikonduktor, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), serta infrastruktur digital menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pembangunan pusat data juga menjadi perhatian pemerintah karena infrastruktur ini berperan dalam mendukung pemrosesan dan penyimpanan data, layanan berbasis internet, serta pengembangan berbagai teknologi digital.
Di tingkat regional, pemerintah Indonesia telah menyelesaikan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Perjanjian kerja sama ekonomi digital kawasan tersebut ditargetkan ditandatangani bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada November 2026 di Filipina.
Setelah penandatanganan, proses ratifikasi ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Kajian Boston Consulting Group memperkirakan implementasi DEFA dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.
Keamanan Digital dan Pengembangan Infrastruktur
Seiring meningkatnya transaksi digital, perlindungan data dan keamanan sistem pembayaran menjadi aspek yang perlu diperkuat. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada Triwulan III 2025, tumbuh 38,08% secara tahunan.
Untuk mengantisipasi perkembangan ancaman siber, pemerintah menyiapkan teknologi kriptografi tahan kuantum. Langkah ini ditujukan untuk menghadapi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yakni praktik pencurian data terenkripsi untuk kemudian diuraikan pada masa mendatang menggunakan kemampuan komputasi yang lebih canggih, termasuk komputer kuantum.
Persiapan tersebut mencakup penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) dan pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Selain keamanan, ketersediaan infrastruktur fisik juga menjadi faktor penting bagi pengembangan ekonomi digital. Airlangga menekankan bahwa pembangunan pusat data membutuhkan dukungan lahan, pasokan listrik, dan ketersediaan air.
Saat ini, kapasitas pusat data yang telah beroperasi di Indonesia mencapai sekitar 600–700 megawatt. Sementara itu, proyek yang masih berada dalam tahap perencanaan atau pipeline mencapai 1,3 gigawatt, dengan perkiraan nilai investasi US$15 miliar hingga US$20 miliar.
Perusahaan teknologi NVIDIA juga tengah menjajaki rencana investasi senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp80,1 triliun di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ) Batam. Namun, rencana tersebut masih berada dalam tahap pembicaraan.
Perdagangan Elektronik dan Investasi AI
Pada sektor perdagangan, nilai transaksi e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 14% menjadi US$71 miliar. Proyeksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara.
Pemerintah juga menargetkan nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026. Target itu meningkat sekitar 10% dibandingkan realisasi transaksi Harbolnas 2025 yang mencapai Rp36,4 triliun.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah terus memperkuat ekosistem perdagangan elektronik agar aktivitas jual beli digital dapat berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, kerja sama internasional di bidang kecerdasan artifisial melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan berpotensi menarik investasi sebesar US$8 miliar hingga US$12 miliar selama periode 2026–2030.
Investasi di bidang AI diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang baru bagi berbagai sektor industri.
Airlangga menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 tidak dapat bergantung pada satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Melalui pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi, serta penguatan produktivitas dan ekspor bernilai tambah, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
lan.
