Kemhan dan Komisi I DPR Perkuat Kolaborasi Demi Stabilitas dan Kedaulatan Nasional
majalahsuaraforum.com – Hubungan antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terus menunjukkan sinergi kuat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kolaborasi strategis antara kedua lembaga ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembahasan anggaran pertahanan, penyusunan regulasi, hingga pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pertahanan nasional.
Komisi I DPR memiliki tugas dalam bidang pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, sementara Kemhan memandang lembaga legislatif tersebut sebagai mitra utama dalam memastikan kebijakan pertahanan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan bangsa.
Dengan sinergi ini, setiap kebijakan pertahanan yang diambil tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Peran Komisi I dalam Penyusunan Anggaran Pertahanan Salah satu bentuk konkret dari kerja sama tersebut terlihat dalam proses pembahasan anggaran pertahanan nasional.
Pada Rapat Kerja September 2025, Kemhan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, disetujui alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp 187,1 triliun. Dana tersebut difokuskan pada beberapa prioritas utama, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), serta modernisasi peralatan tempur.
Persetujuan tersebut menunjukkan betapa Komisi I DPR berperan penting dalam menentukan arah kebijakan pertahanan melalui fungsi anggaran yang kuat dan terukur.
Kemitraan dalam Legislasi dan Kebijakan Strategis Selain bidang anggaran, kerja sama antara Kemhan dan Komisi I DPR juga terjalin erat dalam proses legislasi.
Komisi I berperan aktif dalam penyusunan serta pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pertahanan nasional.
Setiap kebijakan pertahanan yang diajukan pemerintah, termasuk peraturan strategis tentang pengadaan alutsista, kewaspadaan nasional, maupun penguatan komponen cadangan, harus melalui pembahasan bersama Komisi I sebelum disahkan.
Proses ini memastikan bahwa kebijakan pertahanan bukan sekadar keputusan pemerintah, tetapi juga hasil deliberasi bersama DPR agar selaras dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.
Fungsi Pengawasan DPR terhadap Kebijakan Pertahanan Fungsi pengawasan menjadi pilar penting dalam hubungan kedua lembaga ini.
Melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan evaluasi berkala, Komisi I DPR melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan militer hingga efisiensi penggunaan anggaran.
Baik Menteri Pertahanan maupun Wakil Menteri Pertahanan secara rutin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan maupun program pertahanan.
Hubungan tersebut tidak hanya bersifat formal, melainkan merupakan implementasi nyata dari pengawasan rakyat melalui wakilnya di parlemen.
Sinergi untuk Menjaga Stabilitas Nasional dan Kedaulatan Negara Kerja sama erat antara Kemhan dan Komisi I DPR RI memiliki tujuan utama yang sama yakni memperkuat kedaulatan dan keutuhan NKRI di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Melalui fungsi pengawasan, pembahasan regulasi, serta penetapan anggaran yang terukur, sistem pertahanan Indonesia diharapkan menjadi semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.
Kehadiran Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan dalam rapat-rapat bersama Komisi I menjadi bukti konkret bahwa koordinasi dan komunikasi kedua pihak terus berjalan efektif.
Dengan sinergi yang berkesinambungan, Kemhan dan Komisi I DPR berkomitmen memastikan setiap kebijakan pertahanan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan bangsa.
Hil.
