Charles Honoris Minta Pemerintah Hentikan Operasional Dapur MBG Tanpa SLHS
majalahsuaraforum.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah untuk menutup sementara dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Permintaan ini disampaikan setelah munculnya berbagai kasus keracunan makanan MBG di sejumlah daerah.
“Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan,” kata Charles saat berbicara kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).
Hanya Segelintir Dapur yang Penuhi Syarat Charles memaparkan, dari total 8.549 dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, hanya 34 dapur yang telah memiliki SLHS. Hal ini menunjukkan mayoritas dapur penyelenggara program tersebut masih jauh dari standar kebersihan dan sanitasi yang seharusnya dipenuhi.
Menurut Charles, keberadaan sertifikat itu sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan aman bagi masyarakat. Tanpa adanya SLHS, tidak ada jaminan bahwa makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program terbebas dari potensi penyakit maupun keracunan.
Peringatan Keras untuk Pemerintah Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada perluasan jumlah dapur MBG. Ia menilai target kuantitas tidak boleh mengorbankan aspek kualitas dan keselamatan pangan.
“Program MBG harus mengutamakan kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar target jumlah dapur, tetapi mengabaikan keamanan pangan,” tegas Charles.
Standar Keamanan Harus Jadi Prioritas Charles menambahkan bahwa kasus keracunan yang sudah terjadi tidak boleh dianggap sepele. Ia menekankan pentingnya penerapan standar higienitas dan keamanan pangan sebelum dapur MBG diizinkan beroperasi.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat luas, terutama anak-anak. Maka pemerintah harus memastikan semua standar keamanan terpenuhi agar kasus keracunan MBG tidak terulang lagi,” ujarnya.
Latar Belakang Polemik MBG Program MBG yang dicanangkan pemerintah bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi kepada pelajar di berbagai daerah. Namun, dalam praktiknya muncul sejumlah laporan keracunan massal yang diduga bersumber dari makanan program ini. Situasi tersebut menuai perhatian publik sekaligus kritik dari berbagai kalangan, termasuk DPR, yang mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG.
Dw.
