Majalahsuaraforum.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 akan menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dengan target pendapatan dan belanja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Said menekankan bahwa kondisi global yang dihadapi saat ini turut memberikan tekanan, mulai dari kebijakan tarif perdagangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang diberlakukan kepada banyak negara, hingga konflik geopolitik yang belum menemukan titik akhir.
> “Di dalam negeri kita juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, termasuk pemerintah juga harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran dividen BUMN atau sekitar Rp 80 triliun, yang tidak ada lagi pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” ujar Said kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
RAPBN 2026 Jadi Modal Penting untuk Pemulihan Ekonomi
Menurut Said, RAPBN 2026 akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk menggerakkan program pemulihan daya beli masyarakat dan memastikan ekspor Indonesia tetap berkembang. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha bersama pemerintah harus secara bertahap mencari pasar baru agar tidak terus bergantung pada negara tujuan ekspor tradisional.
> “RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain yang secara teknis tidak mudah. Namun, keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang,” tandas Said.
Said juga mengungkapkan fakta bahwa 54% angkatan kerja Indonesia saat ini hanya lulusan SMP ke bawah. Kondisi ini, menurutnya, menuntut adanya program-program pembangunan SDM yang lebih terarah agar tenaga kerja Indonesia dapat memiliki kualitas yang lebih baik, mampu memanfaatkan peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Keterlibatan Sektor Swasta Diperlukan
Said menilai investasi pemerintah melalui APBN saja tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari sektor swasta agar ekonomi dapat tumbuh lebih ekspansif.
> “Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” jelasnya.
Proyeksi Angka RAPBN 2026
Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif pada Juli 2025. Kesepakatan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus 2025.
Said memperkirakan pendapatan negara akan berada di kisaran Rp 3.094 – Rp 3.114 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp 3.800 – Rp 3.820 triliun. Defisit RAPBN 2026 diprediksi berada pada rentang 2,53% dari PDB atau setara Rp 706 triliun. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mengajukan angka pada batas atas proyeksi tersebut.
Sebagai pembanding, prognosis APBN 2025 memperkirakan pendapatan negara sebesar Rp 2.865,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 477,2 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1 triliun. Belanja negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 864,1 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau 2,78% PDB.
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah,” pungkas Said.
Pen. Dw.
