Majalahsuaraforum.com – Wacana pemindahan kantor kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat sambutan positif dari DPR RI. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan aspirasi beberapa partai politik di Senayan.
“Ini usulan yang bagus. Bahkan Partai NasDem juga menginginkan agar IKN segera diisi oleh kementerian dan BUMN,” kata Rifqinizamy, Selasa (23/7).
Menurut Rifqinizamy, IKN sudah menelan anggaran yang sangat besar untuk pembangunannya dan kini dilengkapi dengan fasilitas perumahan gratis bagi aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, Komisi II DPR berencana memanggil Otorita IKN setelah masa reses mendatang guna membahas secara detail kesiapan IKN dalam menampung instansi pemerintah dan memastikan pengelolaan tata kelola pemerintahan di ibu kota baru berjalan optimal.
Selain itu, muncul pula usulan agar Wakil Presiden RI berkantor di IKN sebagai simbol kehadiran pemerintah pusat di sana. Gagasan ini dinilai penting untuk memastikan aktivitas pemerintahan di IKN tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar berjalan efektif.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat turut mendukung langkah tersebut. Mereka bahkan mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga dipindahkan ke IKN, mengingat kementerian tersebut memiliki fungsi yang erat dengan konsep pembangunan IKN yang mengusung tema kota hijau dan berkelanjutan.
Diskusi politik mengenai pemanfaatan IKN sebagai pusat pemerintahan aktif ini terus bergulir di DPR, seiring upaya pemerintah memastikan bahwa IKN bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan benar-benar menjadi ibu kota masa depan Indonesia.
Pen. Dw.
